KPK Ungkap Bupati Kolaka Timur yang Terjaring OTT dalam Dugaan Korupsi Proyek
socialbali.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas korupsi di tingkat daerah. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada awal pekan ini. Penangkapan itu tidak hanya mengejutkan masyarakat lokal, tapi juga jadi bahan perbincangan nasional.
KPK mengonfirmasi bahwa operasi ini dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat dan temuan internal mengenai dugaan gratifikasi dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Dari tangan Bupati dan sejumlah pihak terkait, tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dokumen proyek, hingga perangkat elektronik.
Berikut ini adalah rangkuman lengkap seputar penangkapan tersebut, latar belakang kasus, hingga respons berbagai pihak atas kejadian yang menggemparkan birokrasi lokal ini.
Kronologi OTT terhadap Bupati Kolaka Timur
Penangkapan terhadap Bupati Kolaka Timur berinisial A.R. dilakukan pada Senin malam, 5 Agustus 2025. Tim KPK dikabarkan sudah memantau gerak-gerik yang bersangkutan selama beberapa pekan terakhir. Berdasarkan hasil penyelidikan, Bupati diduga menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas pemberian proyek pembangunan jalan di wilayah Kolaka Timur.
Operasi digelar secara senyap. Tim KPK bergerak dari Jakarta dan berkoordinasi dengan Polda Sultra untuk memastikan target tidak kabur. Penangkapan dilakukan di salah satu rumah makan di pusat kota Kolaka, tempat di mana transaksi diduga berlangsung.
“Penangkapan ini bagian dari upaya kami dalam menjaga integritas birokrasi di daerah. Ini bukan aksi tiba-tiba, melainkan hasil dari pemantauan mendalam,” ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam konferensi pers.
Dari lokasi penangkapan, tim menyita uang tunai lebih dari Rp 750 juta dalam pecahan rupiah dan dolar. Selain itu, beberapa dokumen proyek dan bukti digital seperti percakapan WhatsApp dan rekaman CCTV juga dibawa ke kantor KPK.
Modus Korupsi dan Proyek yang Diperjualbelikan
Berdasarkan penyelidikan awal, Bupati Kolaka Timur diduga memperjualbelikan proyek-proyek infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan pembangunan jalan dan drainase. Sejumlah kontraktor lokal disebut memberikan “uang pelicin” agar bisa mendapatkan proyek tersebut, dengan sistem fee antara 10 hingga 15 persen dari nilai anggaran.
Modus seperti ini bukan hal baru. Namun, yang membuat kasus ini berbeda adalah keberanian pihak yang terlibat dalam mengatur sistem “setoran” dengan terang-terangan melalui jaringan orang dekat Bupati.
“Kami menemukan pola di mana kepala daerah menggunakan tangan kanan atau ajudan untuk mengumpulkan komitmen fee dari rekanan. Ada struktur informal yang sudah terbentuk,” terang Ghufron.
Selain itu, ada indikasi bahwa sebagian dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi dan pembiayaan politik internal. Hal ini sedang didalami lebih lanjut oleh penyidik.
Siapa Bupati Kolaka Timur? Latar Belakang dan Karier Politik
Bupati Kolaka Timur yang ditangkap KPK ini dikenal sebagai tokoh muda di kancah politik Sulawesi Tenggara. Ia baru menjabat sekitar dua tahun, menggantikan bupati sebelumnya yang meninggal dunia. Popularitasnya cukup tinggi karena dianggap dekat dengan masyarakat dan aktif di media sosial.
Namun, sejumlah pihak sejak lama sudah mencium aroma dugaan praktik korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Beberapa proyek yang sempat menuai kontroversi antara lain pembangunan irigasi yang mangkrak dan jalan desa yang baru dibangun namun sudah rusak.
Karier politiknya bermula dari dunia usaha. Ia dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses sebelum terjun ke politik melalui partai besar di tingkat nasional. Dalam Pilkada terakhir, ia menang dengan selisih suara tipis, berkat dukungan koalisi partai dan tokoh-tokoh lokal.
Kini, citra yang selama ini dibangun hancur seketika. Publik mulai mempertanyakan integritas kepemimpinan di Kolaka Timur dan meminta pemeriksaan lebih lanjut terhadap proyek-proyek sebelumnya.
Dampak Politik dan Respons Masyarakat Kolaka Timur
Penangkapan ini menjadi pukulan telak bagi birokrasi di Kolaka Timur. Banyak pejabat dan ASN (aparatur sipil negara) yang kini diperiksa sebagai saksi. KPK juga sudah menyegel beberapa ruangan di kantor bupati dan Dinas PU untuk keperluan penyidikan lanjutan.
Masyarakat Kolaka Timur tampak terbagi dalam menyikapi kejadian ini. Sebagian merasa kecewa dan mengaku merasa tertipu karena dulu memilih pemimpin yang diharapkan membawa perubahan. Namun ada juga yang bersikap apatis karena sudah terbiasa dengan berita korupsi pejabat.
“Awalnya kami bangga punya bupati muda, tapi ternyata tidak beda jauh dari sebelumnya. Harusnya ini jadi pelajaran,” ujar Faisal, warga Kecamatan Tirawuta.
Pihak DPRD setempat juga menyatakan siap bekerjasama dengan KPK dan menunggu hasil penyidikan. Jika terbukti bersalah, mereka siap mengajukan pergantian antar waktu (PAW) sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Penegasan KPK dan Pesan Moral untuk Kepala Daerah
KPK menegaskan bahwa operasi tangkap tangan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka mengingatkan semua kepala daerah agar tidak main-main dengan dana publik. Lembaga antirasuah ini juga meminta masyarakat aktif melaporkan segala bentuk penyimpangan anggaran.
“OTT ini bukan sekadar penegakan hukum, tapi juga peringatan bagi semua kepala daerah agar tidak tergoda korupsi. Jabatan itu amanah, bukan celengan pribadi,” tegas Ketua KPK, Nawawi Pomolango.
Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga ikut bersuara. Mereka menyatakan akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk menjaga roda pemerintahan di Kolaka Timur tetap berjalan normal.
