Tegas Tolak KJA di Pantai Pangandaran, Jeje Wiradinata Beberkan Alasan Utamanya
socialbali.com – Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata kembali menarik perhatian publik dengan sikap tegasnya: menolak keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Langkah ini bukan tanpa alasan. Dalam berbagai kesempatan, Jeje menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan keberlangsungan ekonomi berbasis wisata.
Pernyataan Jeje ini muncul di tengah wacana pembukaan investasi perikanan budidaya lepas pantai yang dicanangkan pemerintah pusat maupun swasta. Namun Jeje menilai, kawasan Pangandaran — yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata utama di Jawa Barat — harus bebas dari aktivitas budidaya yang bisa mengganggu kualitas ekosistem dan citra pariwisata.
Lalu, apa sebenarnya alasan Jeje Wiradinata menolak keras keberadaan KJA di Pantai Pangandaran? Artikel ini akan membahas tuntas latar belakang, dampak potensial, hingga reaksi berbagai pihak atas sikap tegas sang bupati.
Apa Itu KJA dan Mengapa Jadi Polemik di Pangandaran?
Definisi KJA dan Fungsinya
Keramba Jaring Apung (KJA) adalah sistem budidaya ikan laut yang menggunakan jaring-jaring berbentuk keramba terapung di permukaan laut. Sistem ini banyak digunakan di wilayah pesisir Indonesia untuk mengembangkan perikanan budidaya berbasis laut yang dinilai produktif dan efisien.
Di banyak daerah, KJA dianggap sebagai solusi peningkatan produksi ikan tanpa harus mengeksploitasi sumber daya perikanan tangkap. Namun sistem ini juga menyimpan potensi risiko, terutama jika tidak dikelola dengan standar lingkungan yang ketat.
Permasalahan KJA di Kawasan Wisata
Masuknya KJA ke kawasan wisata seperti Pangandaran memunculkan kontroversi. Selain dinilai merusak estetika laut, limbah organik dari aktivitas budidaya ikan bisa mencemari perairan dan mengganggu aktivitas wisata seperti snorkeling, diving, dan berenang.
Warga lokal juga khawatir bahwa dominasi investor besar dalam budidaya laut akan meminggirkan nelayan tradisional, serta merusak pola mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor wisata dan penangkapan ikan tradisional.
Pangandaran Sebagai Kawasan Konservasi dan Wisata Unggulan
Perlu diketahui, Pantai Pangandaran bukan sekadar destinasi wisata. Kawasan ini juga menjadi bagian dari zona konservasi laut Jawa Barat, yang memiliki nilai ekosistem tinggi. Kehadiran KJA dikhawatirkan akan mengganggu habitat biota laut, mengurangi kejernihan air, dan menurunkan kualitas lingkungan yang menjadi daya tarik utama wisata.
Alasan Jeje Wiradinata Menolak KJA di Pantai Pangandaran
Menjaga Citra Wisata Pangandaran
Dalam pernyataannya, Jeje menyebut bahwa keberadaan KJA tidak sejalan dengan visi besar Pangandaran sebagai destinasi wisata kelas dunia. Ia menegaskan bahwa wisatawan datang ke Pangandaran untuk menikmati keindahan pantai dan kejernihan laut, bukan melihat deretan keramba yang mengambang di permukaan air.
“Kalau semua pantai dipasang keramba, siapa yang mau datang? Apa jadinya wajah Pangandaran?” ujar Jeje dalam wawancara terbaru. Ia menilai, membiarkan KJA beroperasi di kawasan ini sama saja merusak daya saing pariwisata lokal yang sudah dibangun bertahun-tahun.
Dampak Lingkungan Jangka Panjang
Jeje juga menyoroti potensi pencemaran laut yang diakibatkan oleh limbah pakan ikan, kotoran ikan, serta penggunaan obat-obatan dalam budidaya. Semua itu bisa berdampak buruk terhadap terumbu karang, plankton, dan ekosistem laut secara keseluruhan.
“Kalau sekali rusak, laut butuh puluhan tahun untuk pulih,” katanya. Oleh karena itu, ia lebih memilih mencegah daripada menyesal di kemudian hari.
Perlindungan terhadap Nelayan Tradisional
Sikap Jeje juga dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Mereka menyuarakan keresahan akan kemungkinan laut menjadi area terbatas akibat dominasi KJA, sehingga mengganggu wilayah tangkap mereka.
Jeje menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berpihak pada rakyat kecil dan pengusaha lokal, bukan membuka ruang eksklusif bagi investor besar yang belum tentu peduli pada lingkungan dan masyarakat sekitar.
Respons Pemerintah Pusat dan Dunia Usaha
Pemerintah Pusat Dorong Produksi Perikanan
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendorong ekspansi perikanan budidaya lepas pantai untuk mendongkrak ekspor. KKP melihat KJA sebagai teknologi masa depan perikanan yang bisa mengurangi tekanan terhadap laut bebas dan menambah pendapatan negara.
Namun, perbedaan perspektif antara pusat dan daerah ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyelarasan kebijakan.
Pelaku Usaha: Butuh Regulasi yang Jelas
Pelaku usaha budidaya laut menanggapi penolakan Jeje dengan menyerukan perlunya regulasi yang jelas dan kajian komprehensif. Menurut mereka, KJA bisa tetap eksis di zona yang tepat dengan pengelolaan profesional dan ramah lingkungan, tanpa harus mengganggu kawasan wisata.
